Pakar Hukum Tata Negara Prof. Yusril Ihza Mahendra berharap pemerintah menerbitkan abolisi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang menyeret para ulama.
"Idulfitri merupakan momentum yang tepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan," kata pakar hukum tata negara itu di Jakarta, Senin kemarin.
Dia mengatakan, salah satu kasus adalah persoalan hukum yang menyeret Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Dijelaskan, bahwa, pemerintah perlu berjiwa besar dalam mengatasi persoalan.
’’Jangan dilihat ini kepentingan Habib Rizieq pribadi. Ini kepentingan pemerintah juga. Pemerintah jangan merasa sangat kuat, enggak seperti itu,’’ kata dia.
Menurut mantan Menteri hukum dan hak asasi manusia itu bahwa, penyelesaian lewat abolisi yang disusul dengan rekonsiliasi antara pemerintah dan sejumlah ulama serta aktivis. Dan, pemerintah juga perlu berkonsentrasi.
’’Karena banyak permasalahan lain. Misalnya, untuk kegiatan pembangunan, itu hasil utang. Nah, masalah utang ini bisa jadi serius terkait undang-undang keuangan negara,’’ ucapnya.
Ditegaskan, ketika jumlah utang melampaui ambang batas, hal itu bisa menjadi persoalan yang sangat serius. Sebab, hal tersebut bisa dikategorikan pelanggaran aturan keuangan negara.
Oleh karena itu, Yusril mengingatkan pemerintah agar benar-benar memanfaatkan Idulfitri. Apalagi, kini suasana semakin kondusif setelah selama Ramadan tak ada demo menentang pemerintah.
’’Saat Ramadan, orang mengkritik pemerintah juga tidak terlalu tajam. Demo-demo sepi. Tapi, kalau pemerintah tidak hati-hati, bisa jadi sehabis Lebaran kondisi yang ada terbalik. Ekspansi dari pergerakan itu cepat sekali,’’ imbau Yusril.
