Pemerintah akan kehilangan kewibawaannya di mata masyarakat jika menerima tawaran rekonsiliasi dari Habib Rizieq Shihab. Apalagi Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu diduga terlibat berbagai kasus hukum, bahkan kini telah menjadi tersangka dalam dua kasus.
Begitulah pendapat pengamat politik Arbi Sanit. Karennya dia menyebut, pemerintah tidak perlu melakukan rekonsiliasi dengan Habib Rizieq. "Nggak mungkin rekonsiliasi, orang dia tertuduh kok. Nggak mungkin dong pemerintah menutup perkara dia sekarang ini, mau taruh dimana muka pemerintah, mau disembunyikan dimana muka pemerintah," kata Arbi kepada Netralnews.com, Jumat (23/6/2017).
Apalagi disebut Arbi, rekonsiliasi dilakukan pemerintah bukan dengan individu seperti Habib Rizieq. "Ini kan negara, Habib Rizieq kan individu, atau kelompok. Nggak mungkin rekonsiliasi," paparnya.
Selain itu Arbi menyebut, masyarakat pasti mengetahui siapa sebenarnya Habib Rizieq, sehingga mereka juga sudah berani bersikap dan mendukung pemerintah untuk melawan Habib Rizieq.
"Karena bukan saja polisi, semua pihak, masyarakat juga sudah bersikap. Mana ada orang mau dikibuli lagi sama dia. Dulu kan banyak yang dikibuli sama dia dengan alasan PKI, kafir, dan sebagainya," ungkap Arbi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menilai permintaan Habib Rizieq untuk melakukan rekonsiliasi antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan pemerintah kurang tepat. Menurut dia, istilah rekonsiliasi tepat digunakan untuk satu lembaga yang setara.
“Rekonsiliasi itu istilah yang sangat berat ya. Itu antara satu badan pemerintah dengan satu badan yang kira-kira setara dengan pemerintah, itu namanya rekonsiliasi. Tapi warga negara dengan warga negaranya itu enggak ada istilah rekonsiliasi kurang tepat.... Rekonsiliasi itu antara rakyat dengan pemerintahnya kan nggak ada,” ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/6/2017).
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Habib Rizieq lewat sambungan telepon dari Arab Saudi dalam sebuah acara diskusi menginginkan, agar beberapa tokoh yang berada di pihak dia, mengatur format yang tepat untuk diadakannya rekonsiliasi dengan pemerintah.
Namun demikian ditegaskan Habib Rizieq, jika tawaran rekonsiliasi ditolak pemerintah dan masih ada ulama yang dikriminalisasi, kebebasan Hak Asasi Manusia para aktivis diberhangus, rakyat jelata terus menerus dipersulit dan Islam di marginalkan, maka dia bertekad melakukan revolusi.
"Akan tetapi jika rekonsiliasi itu gagal, kalau rekonsiliasi itu tetap ditolak oleh pihak seberang sana, maka tidak ada kata lain yang harus kita lakukan kecuali lawan. Jadi sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, terserah pemerintah, mau rekonsiliasi atau revolusi...?!" tegas Habib Rizieq, Jumat (16/6/2017).
