Pemerintah mengancam akan menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu jika Senin (19/6/2017) nanti pembahasan belum mencapai kata sepakat lewat musyawarah. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai RUU Pemilu dapat selesai sesuai dengan jadwal.
"Kita masih cukup waktu. Agenda (Pemilu) sendiri kan dimulai 1 Agustus, itu pun soal aturan KPU. Jadi saya kira tidak ada masalah, kita masih on schedule kok," ujar Fadli di gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).
Fadli mengatakan DPR sudah menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk pengambilan keputusan. Pengesahan RUU Pemilu ditargetkan pada 20 Juli.
"Barusan tadi saya memimpin Bamus, kita akan agendakan bahwa Pansus akan selesai pada Senin depan, tapi pengambilan keputusan setelah Lebaran tanggal 20 Juli itu rapur-nya," kata Fadli.
Fadli menjelaskan DPR sengaja membuat RUU Pemilu karena ada putusan MK terkait dengan pemilu serentak. Dia enggan membahas lebih jauh soal kemungkinan akan menggunakan Perppu jika pembahasan RUU Pemilu deadlock.
"Kalau Perppu kan nanti ditolak atau diterima, jadi tunggu saja akan ada keputusan dari DPR. Keputusan itu bisa musyawarah mufakat dan voting. Saya kira masih cukup waktu," tutur Fadli.
(dkp/dnu)