Pembahasan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 kembali memanas. Pemprov DKI hanya berikan Rp1 trilun untuk pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam menjalankan program kerja pada APBD 2018.
Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Muhamad Taufik menilai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Sekretaris Daerah Provinis (Sekdaprov) telah melawan amanat warga Jakarta.
Menurut Taufik sangat tidak rasional karena 2018 pasangan yang diusung Gerindra dan PKS itu menjalankan penuh roda pemerintahan. Bahkan, itu sama saja telah mengkhianti warga Jakarta.
"Bappeda dan Sekdaprov DKI jangan melawan amanat rakyat," kata Taufik melalui keterangan tertulisnya Selasa (13/6/2017).
Dia menjelaskan, RKPD 2018 harus diberikan kepada Anies-Sandi karena sudah sesuai dengan ketentuan. Apalagi, ke depan roda pemeritahan merupakan tanggungjawabnya, sehingga tidak ada yang bisa menghalanginya.
"Jangan melawan amanat rakyat. Kembalikan RKPD 2018 berdasar RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2017-2022, di sana terdapat visi-misi Anies-Sandi secara utuh," tegas dia.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI itu menambahkan, fase pemerintahan Ahok-Djarot hampir selesai. Karena itu, filosofi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta berbeda dalam hal menjalankan pemerintahan.
"Jangan aneh-aneh dah Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Masak, tidak mengerti aturan sih," tegas dia.
"Sudah berulang kali saya jelaskan soal aturan itu RKPD dan RPJMD, masak tidak mengerti," lanjutnya.
